Category Archives: Tentang OPSI

Tulisan terkait kegiatan ataupun internal organisasi OPSI

Pertemuan dengan Mitra BTG

Bridging the gaps (BTG) mengadakan pertemuan untuk mitra BTG pada tanggal 27 – 29 Juni  2017 yang lalu di Amsterdam. OPSI sebagai salah satu mitra BTG juga menghadiri kegiatan ini, yang diwakili oleh Benny dan Nurlela.

Ada 10 Negara yang terlibat dalam pertemuan ini (Indonesia, Myanmar, Vietnam, Kenya, Mozambique, Nigeria, Uganda, Ukraine, Kyrgyztan, Zimbabwe)

_S8A6737

Naah saya ingin menuliskan proses kegiatan tersebut selama 3 hari

Tanggal 27 Juni 2017

_S8A6574

Kegiatan di awali dengan pengenalan yang difasilitasi oleh fasilitator kegiatan. Dilanjutkan dengan membuat aturan kelas.

Sesi dilanjutkan dengan harapan setiap peserta dengan mengisi beberapa pertanyaan. Pertanyaan antara lain :

  1. Apa yang dilakukan oleh organisasi anda yang cukup berhasil?
  2. Mimpi organisasi anda
  3. Apa yang membuat organisasi anda unik?
  4. Pembelajaran apa yang akan diambil selama training.

Sesi selanjutnya diisi oleh Ellyana tentang Monitoring dan Evaluasi. Metode yang digunakan adalah mengisi quisioner. Setelah mengisi quisioner tentang pemahaman peserta tentang Monitoring dan Evaluasi dilanjutkan sosialisasi tentang BGT dan PITCH oleh ester.

Perbedaan BTG dan PITCH.

BTG           : Penyedian Layanan dan Advokasi

PITCH        : Lobby dan Advokasi

Tujuan dari proyek BTG adalah memperkuat komunitas baik itu komunitas Pekerja Seks, MSM dan IDU. Serta penguatan Hak Asasi Manusia.

Long Term Goals BTG dan PITCH sama sama mengangkat isu penguatan komunitas dan advokasi, penurunan infeksi HIV (Stigma dan diskriminasi) serta Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi.

Sessi dilanjutkan dengan Monitoring dan Advokasi. Kata kunci dalam M dan E adalah :

Mengetahui dan menunjukkan serta menunjukkan apa yang kita lakukanan yang mengakibatkan dampak yang baik.

Enam langkah M dan E :

  1. Melihat kebutuhan
  2. Menulis pertanyaan (Guideline)
  3. Informasi apa yang dibutuhkan
  4. Metodelogi (cara mengumpulkan data)
  5. Siapa yang mengumpulkan data
  6. Penggunaan data

Sebelum makan siang, fasilitator memberikan peran kepada peserta untuk tiga hari kedepan, peran tersebut adalah :

  • Menulis Blog tentang kegiatan
  • Memberi umpan balik
  • Review Materi dengan cara menyenangkan
  • Relawan untuk wawancara media

Setelah makan siang, semua peserta di bagi 3 kelompok untuk sharing pengalaman. Ada tiga topik yang dibahas :

  1. Pengumpulan data oleh PE (pengalaman dari KESWA Kenya)
  • Setiap data yang diambil di lapangan mengunakan peran PE dari komunitas.
  • Setiap data yang terkumpul dilaporkan kepemerintah pertiga bulan sekali.
  • Review program dilakukan 3 bulan sekali di tingkat Nasional sedangkan di tingkat lokal dilakukan 1 bulan sekali.
  • PE melakukan penjangkauan dengan mengisi beberapa form. Form tersebut berisikan : Ada nama layanan, Identitas PE (nama asli atau nama panggilan) dan bersifat rahasia.
  • Segala aktivitas yang dilakukan selalu melibatkan komunitas.
  • Setiap satu lokasi dihendel oleh 1 PE.
  1. Monitoring dan Evaluasi (Vietnam)
  • Restra dilakukan 5 tahun sekali.
  • Restra yang dibuat sesuai kebutuhan Populasi Kunci tidak hanya terfokus kepada Pekerja Seks.
  • Keterlibatan eksternal dalam melakukan M dan E yang dilakukan.
  1. Kebutuhan Data (Narusia AIDSFONDS)
  • AIDSFONDS melakukan Assesment kebutuhan Populasi kunci di 5 negara dengan isu kekerasan dan Layanan.
  • Ada 80 pertanyaan pada saat Assesment.
  • Data yang sudah terkumpul bisa menjadi alat advokasi kepada pemerintah serta Donor

 

Tanggal 28 Juni 2017

_S8A6645

Sessi Lobby dan Advokasi.

Sebelum melanjutkan materi lobby dan advokasi dilakukan praktek/Games bagaimana cara melakukan lobby.

Sessi lobby dan advokasi di sampaikan oleh biljana selaku pemegang proyek PITCH AIDSFONDS.

Tujuan dari lobby dan advokasi salah satunya adalah mempengaruhi kebijakan. Dalam mempengaruhi kebijakan ada beberapa hal yang diperhatikan :

  • Lobby dan advokasi
  • Sistem yang disengaja untuk merubah kebijakan dengan melibatkan penerima manfaat
  • Mengumpulkan teman
  • Mempengaruhi sikap/perilaku
  • Lobby tidak hanya untuk stakeholder tapi untuk semua intansi, contoh BANK
  • Mengubah perilaku stakeholder tidak hanya terfokus dengan kebijakan saja
  • Melakukan analisis stakeholder

Aktivism adalah aksi yang disengaja untuk merubah perubahan Contoh : kampanye, demo, aksi damai, dll.

Prinsip Advokasi :

  • Mempengaruhi orang untuk percaya kepada kita.
  • Siapa yang melakukan Advokasi.
  • Terbuka untuk segala hal (baik itu kesulitan).
  • Melayani
  • Berbasis pada kekuatan

Sharing lapangan oleh 3 negara.

  1. Zimbabwe
  • Membuat kartu : langkah langkah ketika ditangkap.
  • Membuat website untuk diisi oleh Pekerja Seks (Kasus).
  • Membuat form sebagai alat pengumpulan data sebagai bahan advokasi kepada stakeholder.
  • Tidak mengunakan Pekerja Seks tetapi Populasi Kunci.
  1. Laporan CEDAW (Mitra Aidsfonds)
  • Sosialisasi CEDAW
  • Bagaimana membuat laporan CEDAW
  • Tantangan membuat CEDAW
  1. SWIT (NSWP)
  • Sosialisasi SWIT
  • Manfaat SWIT
  • SWIT tidak hanya diberikan kepada penerima manfaat tapi juga diberikan kepada stakeholder

Sesi Introgasi Polisi oleh Misela dari Mitra AIDS FONDS.

Tujuan introgasi adalah untuk mencari kebenaran (versi Polisi).

Teknik introgasi yang sering digunakan oleh polisi :

  • Sikap simpatik
  • Kemiripan
  • Outoritas
  • Self Image
  • Rasa takut diciptkan
  • Shartage (teknik paksaan)
  • Kekuatan pengulangan
  • Legitimize
  • Tukar menukar

Kegiatan turun lapangan ke tempat bekerjanya Pekerja Seks Perempuan di RED LIGHT DISTRIC. Beberapa hal yang didapat adalah :

  • Perempuan Pekerja Seks melakukan aktivitasnya berada di belakang jendela yang berwarna merah.
  • Setiap PS mempunyai kebebasan memilih pelanggan.
  • Sebelum terjadi eksekusi, dilakukan komunikasi dengan pelanggan baik itu dengan kesepakatan harga maupun berapa lama melakukan hubungan seks dengan PS. Apabila kesepakatan tersebut, didalam kamar sudah ada tombol untuk memanggil keamanan.
  • Tantangannya adalah tentang registrasi, PS enggan melakukan registrasi karena data yang diserahkan secara otomatis terlink dengan intansi lainnya, artinya kerahasian pekerjaan mereka terbongkar
  • Tantangan tersebut masih dalam proses advokasi yang dilakukan oleh PROUD selaku NGO.

Tanggal 29 Juni 2017

_S8A7091

Sesi Mobilisasi Komunitas.

Sebelum sessi dimulai, Sally mensosialisasikan agenda International AIDS Conference 2018. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 23 – 27 July 2018 di Amsterdam. Thema yang diangkat adalah bongkar hambatan, ciptakan jembatan.

Sally menginformasikan kepada mitra AIDSFONDS untuk mealokasikan dana kegiatan 2018 untuk kegiatan International AIDS Conference 2018 di amsterdam.

Sessi mobilisasi komunitas menggunakan metode sharing pengalaman sukses dalam melakukan mobilisasi komunitas oleh 3 negara.

  1. Zimbabwe
  • Mengundang komunitas dengan memanfaatkan buadaya yang sudah tercipta yaitu Coffe Morning.
  • Mengundang dengan metode Snow ball menggunakan media sosial.
  • Tidak hanya komunitas yang diundang tetapi stakeholder juga diundang dalam coffe morning.
  1. Kyrgyztan
  • Tempat untuk mengumpulkan komunitas ditentukan oleh komunitas itu sendiri.
  • Tidak menggunakan metode formal.
  • Tidak terfokus dengan jumlah yang datang
  • Peer to peer
  • Memanfaat hari besar
  1. Kenya
  • PS masih ilegal
  • Dalam melakukan mobilisasi komunitas yang dilakukan adalah membuat akademi PS.

Pelatihan HAM dan Paralegal OPSI DIY

vfcdty

Pada tanggal 9 – 11 Februari 2017 OPSI nasional memberikan penguatan untuk OPSI DI Yogyakarta dalam bentuk pelatihan HAM dan Paralegal, kegiatan ini dilakukan di Yogyakarta.

Kegiatan ini melibatkan 10 pekerja seks (8 pekerja seks perempuan, 2 pekerja seks laki-laki) dengan tujuan Peningkatan kapasitas bagi pekerja seks dalam pengetahuan HAM serta menjadi paralegal untuk membantu komunitas pekerja seks lainnya dalam penanganan kasus kekerasan di daerah Yogyakarta.

Adapun hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pengetahuan peserta tentang HAM dan Paralegal, terlihat dari hasil Pretest postest (Rata rata Pretest : 54,35%. Rata rata Postest : 76,63% ). Terbentuknya team Paralegal yang berjumlah 10 orang untuk pendampingan dan pencatatan kasus yang di tindaklanjuti oleh OPSI DIY di lapangan.

Harapannya dengan adanya training HAM dan Paralegal ini dapat membantu komunitas Pekerja seks khususnya di DIY dalam hal melawan kekerasan yang dialami baik secara individu maupun kelompok oleh Pasangan tetap, Pemerintah dan atau Organisasi Masyarakat.

cfxfaZwq

opsi

Informasi Lowongan Kerja di OPSI

Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) adalah salah satu jaringan nasional populasi kunci yang bergerak dalam program penanggulangan IMS, HIV dan AIDS yang berbasiskan Hak Asasi Manusia bagi pekerja seks  di Indonesia. Setahun kedepan ini OPSI sedang bekerja sama dengan USAID/SUM 2 yang bertujuan untuk memberi penguatan dan asistensi teknis bagi pekerja seks perempuan, waria dan laki-laki / MSM juga dengan CSO yang telah menjadi mitra SUM 2 di Papua dan Papua Barat dalam hal Pengorganisasian Komunitas, Pelibatan komunitas dan sensitisasi program-program penanggulangan IMS, HIV dan AIDS terhadap Komunitas pekerja seks perempuan, waria dan MSM di Papua dan papua Barat.

 

Sasaran program ini adalah CSO yang bekerja bersama populasi kunci serta populasi kunci itu sendiri. Bersama ini sekretariat nasional OPSI mengundang teman-teman yang memiliki kemampuan dan mempunyai jiwa profesional serta berjiwa kepemimpinan untuk bergabung dengan OPSI mengisi posisi sebagai  berikut:

 

  1. 1 orang National Program Manager
  2. 2 orang Konsultan Komunitas (Community Consultant)
  3. 1 orang Koordinator Provinsi (Provincial Coordinator)
  4. 4 orang Fasilitator Lokal (Local/District Facilitator)
  5. 1 orang Finance Manager (manager Keuangan)
  6. 1 orang Monitoring and Evaluation Officer (Staff M & E)

Kualifikasi Umum:

  1. Paham tentang isu IMS, HIV dan AIDS, HAM, gender dan seksualitas dan komunitas pekerja seks (baik perempuan, laki-laki maupun waria) serta mengetahui situasi industri seks dan pekerja seks perempuan, waria dan laki-laki / MSM di Papua dan Papua Barat
  2. Mampu bekerja sendiri juga bekerja sama dalam tim kerja dalam suatu program kerja
  3. Mampu bekerja dibawah tekanan dan memenuhi deadline
  4. Mampu mengoperasikan komputer, minimal MS Office, Power Point dan internet
  5. Mampu melakukan koordinasi, sosialisasi, kerjasama dengan CSOs/CBOs juga memiliki kemampuan audiensi dan lobby kepada multi stakeholder di Papua dan Papua Barat
  6. Mampu membuat laporan, deliverables atau hasil kerja sesuai posisi masing-masing
  7. Kemampuan berbahasa inggris  menjadi pertimbangan

 

Kualifikasi Khusus:

National Program Manager

  1. Memiliki pengalaman memimpin sebuah program/proyek terutama yang berkait an dengan penanggulangan HIV dan AIDS, gender dan seksualitas dan atau penegakan HAM (minimal 1 tahun)
  2. Berpengalaman sebagai pemimpin tim (team Leader) didalam sebuah program/project
  3. Mengerti tentang management, proses administrasi dan proses keuangan dalam sebuah program
  4. Mampu membuat laporan, melakukan proses monev, menguasai strategi  didalam program (termasuk pengembangannya)
  5. Bersedia melakukan perjalanan dinas ke Papua dan Papua Barat
  6. Pendidikan Minimal D3 atau S1

 

Konsultan Komunitas (Community Consultant)

  1. Memiliki pengalaman dalam memobilisasi komunitas
  2. Harus berasal dari komunitas pekerja seks atau paling tidak memiliki pengelaman sebagai pekerja seks (diutamakan perempuan)
  3. Memiliki pengalaman  dan kreativitas dalam menjalankan program bersama komunitas
  4. Memiliki kemampuan untuk memfasilitasi sesi
  5. Bersedia melakukan perjalanan dinas ke Papua dan Papua Barat

 

Koordinator Provinsi (Provincial Coordinator)

  1. Berdomisili di Papua dan diutamakan dari masyarakat setempat
  2. Memiliki pengalaman dan pemahaman tentang budaya setempat (Papua dan Papua Barat)
  3. Memiliki pengalaman memimpin jalannya sebuah program
  4. Mampu menganalisa, melaporkan dan mengasistensi sebuah program
  5. Bersedia melakukan perjalanan dinas ke kabupaten kota yang ada di Papua dan papua Barat
  6. Pendidikan minimal D3 atau S1

 

Fasilitator Lokal (Local/District Facilitator)

  1. Berdomisili di Papua
  2. Mampu memfasilitasi pertemuan dan atau meningkatkan kesadaran kritis komunitas
  3. Mampu mengorganisir komunitas pekerja seks perempuan, waria dan laki-laki/MSM
  4. Diutamakan berasal dari populasi kunci
  5. Mampu bekerja sama dengan jaringan, stakeholder  dan mitra kerja
  6. Pendidikan minimal SMA/Sederajat

 

Finance Manager (manager Keuangan)

  1. Menguasai sistem keuangan, administrasi dan mekanisme keuangan sebuah organisasi
  2. Mampu mengoperasikan program komputer yang berhubungan dengan keuangan (MS Office, excel,dan program akuntansi)
  3. Mampu menguasai perencanaan keuangan (bundget/RAB)
  4. Mampu membuat laporan keuangan program
  5. Teliti dan dapat dipercaya
  6. Berpengalaman dalam bidang keuangan, akuntansi dan budget
  7. Pendidikan S1 Akuntansi

 

Monitoring and Evaluation Officer (Staff M & E)

  1. Berdomisili di papua
  2. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi dalam sebuah program
  3. Mampu menuliskan capaian-capai serta laporan dalam sebuah program
  4. Mampu memberikan masukan-masukan dalam strategi program
  5. Berpengalaman dalam monitoring dan evaluasi.
  6. Pendidikan minimal D3

 

Reward Yang diterima:

  1. Gaji yang menarik (sesuai dengan jabatan/posisi)
  2. Staff diasuransikan di Jamsostek (kecuali community consultan)
  3. Pengembangan kapasitasitas sesuai dengan pengembangan program

 

Lamaran (CV dan dokumen pendukung lainnya) dikirimkan  ke:

Sekretariat OPSI Nasional melalui email : seknas.opsi@gmail.com, pom.opsi@gmail.com

Sebelum tanggal 15 April 2013

 

Logo DKI

PERMASALAHAN PERDA TIBUM (DKI)

PERDA TIBUM yang selama ini mengkriminalkan kita para “PS” yang tercantum dalam Perda Tibum DKI Pasal 42 ayat 2 huruf “a” dan “c” ternyata memiliki se-gudang masalah, berikut ini adalah analisa permasalahan yang ada dalam Perda Tibum, analisa ini tidak terbatas pada pasal 42 tapi Perda Tibum secara keseluruhan:

1.Perda Tibum Melanggar Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Perda Tibum melanggar beberapa asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yaitu:

  • Asas Dapat Dilaksanakan

Perda Tibum tidak memperhitungkan efektivitas pemberlakuannya di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Akhirnya Perda Tibum hanya dijalankan sebatas untuk tindakan penggusuran terhadap PKL dan pemukiman penduduk, serta penangkapan anak jalanan, pengemis, pengamen, dan PSK. Sementara peraturan lain tidak dilaksanakan.

  • Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Perda Tibum gagal memberikan manfaat ketertiban bagi masyarakat dan menjadi sebaliknya, warga menjadi semakin miskin dan terpinggirkan.

  • Asas Keterbukaan

Walaupun Perda Tibum telah digodok selama 4 tahun sebelum pengesahan. Perancangan dan pembahasan sangat minim masukan dari masyarakat. Mayarakat luas justru menentang pembuatan Perda Tibum, namun Gubernur dan DPRD bersikukuh melanjutkan pembahasan hingga pengesahan.

Materi Perda Tibum melanggar beberapa asas materi Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu:

  • Asas Pengayoman

Setiap materi peraturan perundang-undangan seharusnya berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Namun Perda Tibum berfungsi sebaliknya, masyarakat justru menjadi tidak tentram dan kesenjangan sosial semakin terbuka.

  • Asas Kemanusiaan

Perda Tibum tidak mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Banyak terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam pasal Perda Tibum.

  • Asas Keadilan

Perda Tibum tidak mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara dan justru menunjukkan adanya diskriminasi dan kriminalisasi bagi penduduk miskin yang terpaksa karena keadaan melanggar Perda.

  • Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Perda Tibum jelas sekali membedakan latar belakang dan status sosial warga. Warga miskin lah yang mayoritas menjadi subjek penegakan Perda Tibum.

  • Asas Ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

  1. Perda Tibum Melanggar Hak Asasi Warga Negara.

Negara c.q. pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) Hak Asasi Manusia warga negaranya. Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun dengan pemberlakuan Perda Tibum, pemerintah daerah justru melanggar hak asasi warga negaranya.

Adapun hak asasi warga negara yang terlanggar karena pemberlakuan Perda Tibum adalah sebagai berikut:

  1. Hak Atas Perumahan

Perda melanggar hak atas perumahan dengan adanya ketentuan mengenai larangan untuk bertempat tinggal di ruang terbuka, di pinggir rel, di bawah jembatan tol, jalur hijau, taman, dan tempat umum. Larangan tersebut menjadi salah satu dasar Pemda untuk menggusur masyarakat yang terpaksa membangun rumah ditempat yang dilarang karena hak atas perumahannya tidak dipenuhi oleh negara. Pada tahun 2008-2009 saja, Urban Poor Consortium (UPC) mencatat setidaknya terdapat 30 jumlah kasus penggusuran dengan jumlah 6109 rumah dan 24.436 jiwa. Sedangkan LBH Jakarta mencatat pada tahun 2008 terdapat 21 kasus pengaduan mengenai hak atas perumahan dengan jumlah korban yang terkena dampak berkisar 5104 jiwa. LBH Jakarta meneliti bahwa APBD DKI Jakarta tahun 2011 untuk pra dan ketika penggusuran, baik rumah ataupun tempat usaha adalah sebesar Rp. 45.836.400.000,00. Jadi, DKI Jakarta punya banyak dana untuk menegakkan Perda dan melakukan penggusuran.

Larangan dalam Perda dan penggusuran tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

  1. Hak Atas Pekerjaan

Perda Tibum akan melanggar hak atas pekerjaan warga kota, yaitu pengamen, pedagang asongan, PKL, pelaku usaha pengobatan tradisional, pemulung, pengemudi dan pembuat becak, pengemudi dan pembuat bemo, tukang ojek, dll. Dengan ditegakkannya Perda, maka akan muncul banyak pengangguran, hilangnya nafkah, dan tentunya akan berakibat pula hilangnya penikmatan terhadap hak-hak yang lain seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan, hak atas pangan, dll. Larangan tersebut melanggar Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1) DUHAM, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dimana pada intinya setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas upah dan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Komnas HAM mengambil posisi bahwa sepanjang Negara belum dapat mewujudkan secara penuh hak atas pekerjaan, maka negara tidak dapat melakukan pelarangan pekerjaan bagi mereka yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Pekerjaan adalah bagian dari upaya untuk dapat terus hidup (survival) bagi individu.

  1. Hak Untuk Berpindah Tempat

Perda Tibum mengatur mengenai ancaman bagi orang yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Selain mengancam penduduk yang rentan administrasi kependudukan (orang terlantar, gelandangan, anak jalanan,dll), Perda juga mengancam para pendatang untuk mendatangi DKI dimana hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hak warga negara untuk berpindah tempat sesuai dengan Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dimana Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia

  1. Hak Untuk Menjalankan Ibadah Sesuai Keyakinan/Kepercayaannya

Pasal 40 ayat c Perda Tibum melarang pemberian sumbangan/sedekah/infak tersebut kepada pengemis, pengamen, dan peminta sumbangan di jalan. Hal ini tentunya sangat janggal dan controversial karena memberikan sumbangan/sedekah/infak merupakan bagian dari kepercayaan, bahkan kewajiban dari berbagai kelompok agama tidak perduli dimana pun tempatnya. Hal tersebut melanggar Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dimana setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

  1. Hak Untuk Berekspresi dan Menyatakan Pendapat

Pasal 51 mengharuskan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal kemerdekaan menyatakan pendapat sebenarnya telah terdapat UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Perda justru berpotensi menghalangi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU N. 9 Tahun 1998 dan Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

  1. Perda Tibum Menyingkirkan Masyarakat Miskin.

Adapun yang dominan menjadi subjek penegakan Perda Tibum tidak lain adalah masyarakat miskin yang karena kondisi ekonomi dan sosial terpaksa menjadi pengamen, pedagang asongan, PSK, pengemudi becak, pengemudi bajai, pak ogah, pemulung, serta terpaksa membangun rumah seadanya di tempat yang dilarang. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 34 UUD NRI 1945 dimana fakir miskin dan anak-anak merupakan kewajiban negara untuk memelihara.

  1. Perda Tibum Mengkriminalisasi Masyarakat.

Masyarakat yang melanggar Perda Tibum diberikan sanksi pidana denda Rp. 100.000 s/d Rp. 50.000.000 dan/atau kurungan atau penjara 10 sampai 180 hari. Bahkan orang yang memberikan derma/sumbangan/santunan pun dapat dikenakan pidana. Ketentuan-ketentuan pidana Perda Tibum tidak mengindahkan prinsip-prinsip kriminalisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Muladi sebagai berikut, yaitu kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan “over kriminalisasi”, tidak boleh bersifat ad hoc, harus mengandung unsur korban, harus memperhitungkan unsur biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium, harus menghasilkan peraturan yang dapat ditegakkan (enforceable), harus mendapat dukungan publik, mengandung subsosialiteit (mengandung bahaya bagi masyarakat sekalipun kecil), harus memperhatikan peringatan bahwa setiap kriminalisasi mengekang kebebasan rakyat dan memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

  1. Perda Tibum Menyebarkan Budaya Individualis.

Hal ini terlihat dengan adanya larangan dan ancaman pidana bagi warga kota yang membeli barang kepada PKL atau pedagang asongan dan memberikan sumbangan/sedekah bagi pengemis, pengamen, dan peminta sumbangan. Perda Tibum setidaknya menimbulkan paradigma di masyarakat bahwa pengamen, pengemis, PKL, pedagang asongan, peminta sumbangan merupakan penyakit masyarakat yang harus dihindari dan tidak boleh dibantu. Budaya filantropi, saling membantu dan bergotong royong pun akan menghilang sejalan dengan munculnya budaya individualis.

  1. Perda Tibum Dibuat Dengan Logika Berfikir Yang Keliru

Adanya Perda Tibum merupakan bentuk ketidakpahaman pemerintah terhadap kondisi sosial masyarakat dan solusinya. Negara yang gagal memberikan pekerjaan yang layak kepada warga negaranya justru menghalangi warga negaranya untuk bekerja secara mandiri. Negara yang gagal memberikan hak atas perumahan kepada warga  negaranya justru menggusur warga negaranya yang terpaksa membangun rumah secara mandiri di tempat yang dilarang. Negara yang gagal memberikan pemahaman mengenai ketertiban kepada warga negaranya justru berfikir sanksi pidana adalah solusinya. Kegagalan Negara dalam mensejahterakan rakyatnya justru diperparah dengan menyingkirkan yang tidak sejahtera.