HIV/AIDS dan Diskriminasi terhadap Pekerja Migran

WHETHER I’m HIV + or not… I’m human“. Demikian sebuah poster besar yang dipancang di tempat Kongres Internasional AIDS Asia Pasifik (ICAAP) ke 9 Agustus 2009 di Nusa Dua Bali. Benar, intinya adalah manusia.

Manusia. Sontak saya langsung teringat beberapa kasus diskriminatif di daerah (Flores khususnya & NTT pada umumnya) ketika seseorang tertular HIV langsung ada pertanyaan, pulang merantau ya? Sebelumnya dia berada di mana? Pasti dari luar kan? Yang kemudian dilanjutkan dengan nasihat, makanya harus setia dengan pasangan dan kalimat lainnya yang senada.

Pertanyaan dan pernyataan ini bisa keluar dari mulut siapa saja. Masyarakat, pejabat, tenaga kesehatan dan masih banyak lagi. Bahkan beberapa kali saya mendengar pejabat berbicara di depan publik pada kesempatan tertentu bahwa jangan merantau keluar negeri yang nantinya pulang membawa HIV. (Padahal banyak sekali pekerja migran asal NTT baik legal maupun ilegal). Bahkan ada opini yang berkembang bahwa semua mereka/pekerja migran yang baru pulang wajib disuruh test dulu. Secara tidak langsung pada akhirnya terbentuk opini bahwa orang yang pulang merantau membawa HIV atau seolah-olah virus HIV berada di luar daerah. Opini ini pada akhirnya memperkuat stigma bahwa seolah-olah HIV/AIDS adalah milik kalangan tertentu, orang dengan tabiat tertentu dan hanya di daerah tertentu. Stigma yang muncul pada akhirnya akan berlanjut pada perlakuan-perlakuan diskriminatif dan menghambat upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Stigma dan diskriminasi

Stigma berasal dari bahasa Yunani yang berarti “tanda” atau “bercak. Istilah ini berasal dari tanda-tanda yang dimiliki seseorang pada tubuhnya (bekas bakaran atau torehan) yang antara lain menandakan bahwa orang itu adalah budak, penjahat, atau pengkhianat. Ia adalah orang yang cacat moralnya atau tercela tabiatnya dan karena itu harus dihindari dari publik. Stigma pada HIV/AIDS seolah-olah HIV/AIDS hanya terjadi pada kelompok masyarakat tertentu seperti homoseksual, pekerja seks, orang-orang dengan banyak pasangan dan di daerah (NTT) ditambah lagi dengan pekerja migran.

HIV/AIDS dipandang sebagai penyakit kutukan karena perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Akibatnya bagi ODHA akan berefek psikologis. ODHA menjadi stres, depresi, dan putus asa.

Selanjutnya stigma akan berlanjut dengan perlakuan-perlakuan yang diskriminatif, seperti perlakuan tidak adil karena karakteristik jender, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain (HIV/AIDS) yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi seperti : dikucilkan, tidak diberi kesempatan yang sama dengan masyarakat lain, memberikan opini-opini negatif, memperlakukan ODHA dan OHIDA sebagai warga masyarakat kelas dua, bahkan mungkin di tempat kerja dipecat secara tidak adil, gaji yang kecil, perlakuan tidak adil oleh atasan maupun teman kerja dll.

Tes bagi buruh migran?

Hal ini terungkap dalam diskusi dan laporan hasil kongres yang dipaparkan pada hari terakhir Kongres Internasional AIDS Asia Pasifik (ICAAP) ke 9 di Nusa Dua Bali yang dihadiri sekitar 3.800 peserta dari 78 negara di Asia Pasifik, dengan 1200 orang di antaranya berasal dari berbagai forum komunitas. Penerapan tes wajib HIV bagi calon buruh migran yang akan diberangkatkan ke luar negeri telah merampas hak dasar mereka. Selain hasil tes tidak terjamin kerahasiaannya, kebijakan itu menghilangkan kesempatan kerja para calon buruh migran dan memperparah stigma masyarakat. Oleh karena itu, tes wajib HIV harus segera dicabut oleh negara-negara pengirim ataupun tujuan buruh migran.

Data PBB menyebutkan pada tahun 2006 ada sekitar 191 juta migran asing di seluruh dunia. Diperkirakan, 30 – 40 juta adalah migran tanpa dokumen, sedangkan 48 persen dari jumlah keseluruhan buruh migran tersebut adalah perempuan. Di Asia sejumlah negara dengan jumlah buruh migran terbesar adalah Indonesia, Sri Lanka dan Filipina. Tujuannya adalah negara-negara di Timur Tengah, Asia dan Eropa.

Layanan kesehatan

Kesehatan pekerja migran tidak dilihat sebagai masalah utama yang harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah negara pengirim ataupun tujuan pekerja migran, bahkan pada seluruh fase migrasi, pekerja migran sulit mengakses pelayanan kesehatan seperti disampaikan Malu S. Marin dari Coordination of Action Research on Aids Mobility (CARAM) Asia, jaringan regional beranggotakan 29 organisasi di 17 negara. Dalam penelitiannya bersama LSM Solidaritas Perempuan mengenai tes wajib pekerja migran pada tahun 2006-2007 ditemukan juga berbagai pelanggaran saat tes kesehatan, antara lain informasi tes kesehatan tidak transparan diberikan pada pekerja migran. Karena itu, pekerja migran harus dimasukkan ke dalam agenda penanggulangan HIV, baik di negara pengirim maupun negara tujuan. Salah satu bentuk dukungan yang konkrit adalah dengan menghapus kebijakan tes wajib HIV yang merugikan calon buruh migran karena mengakibatkan banyak calon buruh migran tidak mendapatkan hak atas kerjanya. Tes kesehatan, khususnya tes HIV, yang sifatnya diwajibkan terhadap seseorang dan bukan untuk kepentingan peningkatan kesehatan orang yang menjalaninya. Di Indonesia hasil tes kesehatan buruh migran dijadikan syarat untuk bekerja berdasarkan permintaan negara penerima. Banyak buruh migran gagal bekerja ke luar negeri karena tidak lulus tes kesehatan sesuai standar yang ditetapkan negara penerima termasuk HIV.

Berisiko tertular HIV

Sebuah hasil riset independen regional oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Harvard dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Thailand, Kamboja dan Indonesia yang disampaikan pada Kongres Internasional Aids Asia Pasific (ICAAP) ke 9 di Nusa Dua Bali mengungkapkan bahwa kaum perempuan dan gadis remaja korban perdagangan seks di Asia Tenggara berisiko tinggi menderita penyakit infeksi menular seksual, termasuk HIV. Mayoritas dari mereka berusia di bawah 17 tahun dan kurang terjangkau program pencegahan HIV dan diperburuk lagi dengan krisis ekonomi yang melanda Asia tahun 1997. Saat ini sesungguhnya sudah ada upaya untuk dengan mengatasi permasalahan tersebut dengan pengajuan kebijakan masing-masing negara untuk mengurangi migrasi, seperti membatasi izin kerja migran atau mengurangi lowongan kerja dan mendeportasi pekerja, namun ternyata kebijakan tersebut tidak berhasil mengurangi migrasi ilegal.

Rekomendasi ICAAP

Ada sejumlah rekomendasi bagi negara asal maupun negara tujuan pekerja migran untuk bersama-sama melakukan upaya perlindungan yaitu : menciptakan mekanisme yang protektif bagi pekerja migran, seperti : 1.) Adanya dana kesejahteraan, skema asuransi sosial dan program pelatihan untuk membantu pekerja migran kembali ke negara asal atau ke tempat lainnya. Investasi untuk membantu satu orang migran akan berpengaruh baik bagi 3-5 anggota keluarga di negara asalnya. 2.) Menerjemahkan strategi regional dan nasional bagi HIV yang memasukkan pekerja migran dalam anggaran serta layanan yang memang diciptakan bagi orang-orang yang berpindah-pindah. 3.) Memastikan adanya program pencegahan dan anggarannya setiap 1 dolar AS investasi dalam pencegahan yang lebih sedikit dibanding 8 dolar AS biaya pengobatan. 4.) Melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk memonitor pekerja migran yang membutuhkan layanan kesehatan sehingga mereka tidak perlu mengorbankan pengobatan dasar yang lain bagi diri mereka atau keluarga mereka.

Apa yang dilakukan?

Mencermati pembahasan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang ada dapat kita katakan, bahwa memang pekerja migran adalah kelompok yang rentan tertular HIV dan selanjutnya menderita karena AIDS, namun mereka bukan satu-satunya kelompok yang rentan tertular. Selain mengacu pada hasil ICAAP, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bersama: Menghentikan stigma yang berhubungan dengan HIV/AIDS pada kelompok pekerja migran, melihat sebagai permasalahan bersama dengan mendorong munculnya regulasi yang protektif bagi pekerja migran pada tingkat daerah sejak perekrutan, pemberangkatan dan saat kembali, mendorong agar fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang baik pada pengidap HIV/AIDS (ataupun dirawat dengan memperhatikan privacy pasien), berusaha menghilangkan perlakuan diskriminatif terhadap pengidap HIV/AIDS karena hanya akan mendorong pengidap untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya mengacu kepada kebijakan nasional yang al: 1) Menciptakan suasana kondusif untuk pencegahan melalui pengobatan dan perawatan yang komprehensif, 2) Kerja sama lintas sektor, termasuk dengan LSM, organisasi profesi, media, toma/toga, dan ODHA. 3) Prioritas pada upaya pencegahan yang diintegrasikan dengan pengobatan, perawatan, dan dukungan. 4) Memberdayakan keluarga, dan remaja, khususnya remaja perempuan. 5) Mengurangi stigma pada ODHA dan keluarganya. 6) Meningkatkan akses pada pengobatan ARV. 7) Mengintegrasikan pendidikan pencegahan HIV/ADS dalam kurikulum pendidikan, intramaupun ekstrakurikuler.

Kalau saja ada kemauan pasti kita bisa dapatkan target yang hendak dicapai yaitu: 1) Sampai dengan 90% populasi memperoleh informasi tentang HIV/AIDS dan pencegahannya. 2. 100% Darah donor bebas kontaminasi HIV. 3) 80% Ibu hamil dalam perawatan ante-natal memperoleh informasi, konseling HIV, dan perawatan untuk mencegah bayi terinfeksi 4.) Setiap ODHA memperoleh pengobatan, perawatan, dan dukungan yang dibutuhkan.

Pada saat ICAAP IX pun diungkapkan bahwa penemuan vaksin masih jauh dari harapan, karena itu tindakan preventif dengan memberikan pengetahuan yang baik dan benar tentang HIV/AIDS tetap menjadi cara paling utama dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Semoga semakin banyak orang yang Peduli sehingga stigma dan diskriminasi terhadap HIV/AIDS akan hilang. “Whether I’m HIV + or not… I’m human.” *

Oleh John Th. Ire

Pegiat LSM tinggal di Ende

SUMBER

 

 

2018-01-28T05:34:44+00:00 December 19th, 2012|HIV & AIDS|0 Comments

Leave A Comment