Pelatihan HAM dan Paralegal OPSI NTT

IMG_20170418_100302

Pada tanggal 18 – 20 April yang lalu, OPSI Nasional kembali memberikan dukungan kepada OPSI Provinsi, tepatnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Apa sih dukungannya ? “Pelatihan HAM dan Paralegal untuk OPSI NTT”.

Yaa,, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dengan melibatkan teman-teman pekerja seks (PS) di kota kupang sebanyak 14 orang dengan komposisi 8 orang perempuan, 2 orang transgender, dan 4 orang laki-laki. Kami juga melibatkan LSM setempat untuk memfasilitasi training dalam kegiatan ini kami melibatkan LSM Gerakan Masyarakat Mandiri (Gema) sebagai fasilitator dan LSM Yayasan Tanpa batas (YTB) sebagai note taker. Dan kegiatan ini dikoordinir oleh Kordinator OPSI  Provinsi  NTT

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah membantu  memperluas gerakan bantuan hukum bagi kaum termarjinalkan  dalam pemenuhan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Pekerja Seks diwilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Selama prosesnya di hari pertama,  kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris KPA Kota Kupang,  kemudian dilanjutkan dengan pre-test untuk melihat sejauh mana pengetahuan teman-teman PS akan HAM, kemudian fasilitator menyampaikan materi tentang pengertian HAM, Sifat HAM, Prinsip utama HAM, 6 Prinsip Pokok HAM, Fase Perkembangan HAM.

Proses hari kedua (2), fasilitator menyampaikan materi Hukum Dasar dan Paralegal diselingi dengan kerja kelompok

Demikian dihari ketiga (3) fasilitator menyampaikan materi Advokasi dan juga diselingi dengan kerja kelompok dan ditutup dengan post test.

Untuk hasil kegiatannya sendiri, dilihat dari hasil pre dan post test ada peningkatan nilai sebesar 20%.

Tantangan, selama proses kegiatan ini berlangsung fasilitator menemukan beberapa tantangan diantaranya :

  1. Karena baru dilakukan pertama kali, fasilitator kesuitan untuk menemukan cara yang efektif untuk menjadikan suasana kelas menjadi aktif. Sehingga mendapat masukan dari Korprov dan beberapa anggota agar metode diganti menjadi permainan.
  2. Peserta masih kurang aktif dalam menyampaikan pendapat dan juga bertanya.

Penutupan Lokalisasi: Apakah Merupakan Solusi?

Melalui hasil rapat koordinasi penanganan tuna susila dan penutupan lokalisasi/lokasi prostitusi  pada tanggal 23 – 25 April 2015 yang menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan yang disetujui oleh 28 Dinas Sosial Provinsi dan 48 Dinas Sosial Kabupaten/Kota berupa pencanangan nasional bebas lokalisasi/lokasi prostitusi tahun 2019.

Dalam diskusi kultura lyang merupakan kegiatan rutin dari jaringan pegiat perubahan sosial di Yogyakarta mengambil tema Dampak Penutupan Lokalisasi.

Mari cari tau apa saja yang diperbincangkan dalam kultural kali ini dihttp://www.kebijakanaidsindonesia.net/id/diskusi-kultural/1591-penutupan-lokalisasi-apakah-merupakan-solusi

Training HKSR Jambi

Training Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di Jambi tanggal 10 – 12 Maret yang lalu. Training ini melibatkan 15 Pekerja seks di Jambi ( 9 orang perempuan, 4 laki-laki, dan 2 waria ) kegiatan ini juga melibatkan perwakilan dari Komisi Penanggulangan Aids Provinsi ( KPAP ) .

Training ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran teman-teman pekerja seks atas Hak Kesehatan seksual dan Reproduksi.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Trainer HKSR  provinsi yang pernah dilatih oleh OPSI Nasional dan dana sepenuhnya didukungan oleh Aids Fonds.

Hasil dari kegiatan ini sama dengan yang menjadi tujuan ini dapat dilihat dari hasil post test peserta yang meningkat serta dapat dilihat dari kesadaran untuk melakukan tes VCT.

training jambi

Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Harapannya dengan adanya training HKSR dapat meningkatkan kesadaran peserta untuk mengakses layanan bahkan untuk dapat menyampaikan kembali ke teman-temannya yang lain akan pentingnya menjaga kesehatan seksual dan reproduksinya.

Women’s March Jakarta

17155751_1317041931697013_6541046811409687912_n

Women’s March Jakarta kemarin lusa.
Kami berjalan dari Sarinah menuju Istana Merdeka di bawah terik matahari. Masing-masing membawa poster sambil meneriakkan jargon yang sudah dikomandoi oleh seseorang yang berdiri di atas mobil aksi.

Tak sekadar pamer eksistensi, kami turut membawa delapan misi.

8 TUNTUTAN UNTUK 8 MARET (HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL):
1. Menuntut Indonesia kembali ke toleransi dan keberagaman
2. Menuntut pemerintah mengadakan infrastruktur hukum yang berkeadilan gender
3. Menuntut pemerintah dan mengajak masyarakat memenuhi hak kesehatan perempuan dan menghapus kekerasan terhadap perempuan
4. Menuntut pemerintah dan mengajak masyarakat melindungi lingkungan hidup dan pekerja perempuan
5. Menuntut pemerintah membangun kebijakan publik yang pro-perempuan dan pro-kelompok marginal lain, termasuk perempuan difabel
6. Menuntut pemerintah dan partai politik meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan di bidang politik
7. Menuntut pemerintah dan mengajak masyarakat menghormati dan menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT
8. Menuntut pemerintah dan mengajak masyarakat lebih memperhatikan isu global yang berdampak pada perempuan, serta membangun solidaritas dengan perempuan di seluruh dunia.

16996186_1316978118370061_5156947035721442791_n

Tuntutan kami dalam acara tersebut bukan cuma ikut-ikutan. Semua isu itu dekat, linier, dan masih jadi masalah budaya di Indonesia. Kita perlu sadar jika hidup dalam kebhinekaan, dan ekualitas merupakan keniscayaan.
Isu kami bukan hanya soal perempuan, namun juga tentang harapan untuk perubahan. Olehnya, siapapun boleh bergabung dalam aksi ini.

16938694_10211199938250084_2278081315494852119_n

16939213_10211197604271736_5453886155705161028_n

Pelatihan HAM dan Paralegal OPSI DIY

vfcdty

Pada tanggal 9 – 11 Februari 2017 OPSI nasional memberikan penguatan untuk OPSI DI Yogyakarta dalam bentuk pelatihan HAM dan Paralegal, kegiatan ini dilakukan di Yogyakarta.

Kegiatan ini melibatkan 10 pekerja seks (8 pekerja seks perempuan, 2 pekerja seks laki-laki) dengan tujuan Peningkatan kapasitas bagi pekerja seks dalam pengetahuan HAM serta menjadi paralegal untuk membantu komunitas pekerja seks lainnya dalam penanganan kasus kekerasan di daerah Yogyakarta.

Adapun hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pengetahuan peserta tentang HAM dan Paralegal, terlihat dari hasil Pretest postest (Rata rata Pretest : 54,35%. Rata rata Postest : 76,63% ). Terbentuknya team Paralegal yang berjumlah 10 orang untuk pendampingan dan pencatatan kasus yang di tindaklanjuti oleh OPSI DIY di lapangan.

Harapannya dengan adanya training HAM dan Paralegal ini dapat membantu komunitas Pekerja seks khususnya di DIY dalam hal melawan kekerasan yang dialami baik secara individu maupun kelompok oleh Pasangan tetap, Pemerintah dan atau Organisasi Masyarakat.

cfxfaZwq

Organisasi Perubahan Sosial Indonesia