Pertemuan Nasional AIDS V Makassar

Dalam PERNAS AIDS V Makassar dengan tema “ Saatnya semua bertindak” yang diselenggarakan pada 25 – 29 Oktober 2015. Pertemuan ini dihadiri sebanyak 2200 peserta dari berbagai sektor yang bergerak di bidang penanggulangan HIV dan AIDS.

Teman-teman pekerja seks yang juga merupakan member OPSI juga telah mulai belajar menuliskan abstrak untuk berproses bersama dalam seleksi keikutsertaan dalam PERNAS AIDS V Makassar. Total dari member OPSI yang menikuti PERNAS sejumlah 18 orang yang tersebar dari seluruh Indonesia diantaranya (Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara , Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogyakarta, Jawa Timur).

Kegiatan OPSI dalam PERNAS AIDS V Makassar diantaranya :

Pra PERNAS Forum Pekerja Seks didukung oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (25 – 26 Oktober 2015)

Tema “ Dekriminalisasi Pekerja Seks”

Sub Tema :

  • Launching studi dampak pembubaran lokalisasi
  • BPJS dan akses layanan publik lainnya bagi pekerja seks
  • Sosialisasi community based outreach
  • Pemberdayaan ekonomi alternatif bagi pekerja seks
  • Penanganan kasus kekerasan melalui layanan hukum bagi komunitas pekerja seks (CLS)

IMG_0022

PERNAS (27 – 29 Oktober 2015)

  1. Satelite Meeting didukung oleh KPAN / UNFPA / Kementrian Kesehatan RI / OPSI

Bagaimana menjangkau komunitas pekerja seks? “peer to peer and peer to client”

  1. Symposium didukung oleh KPAN / UNFPA / UNAIDS / UNDP/ PPH Atmajaya / OPSI

Pekerja seks, kekerasan, dan HIV di Indonesia

  1. Skill Building workshop

“Community Based Outreach and Community Legal Service”image1 (1)

Booth / Pameran

pekerja seks yang menjual barang – barang kreatifitas dari pekerja seks dan sekaligus tempat untuk bersosialisasi dengan semua peserta PERNAS

12189100_907412316009249_7209119700698858960_n

 

Rekomendasi yang dapat disampaikan dalam PERNAS AIDS V Makassar

Komunitas memiliki ruang untuk bersuara, dengan Setelah dilakukan diskusi selama dua hari dalam PRA PERNAS, 6 komunitas menyepakati ada 22 rekomendasi bersama yang dibacakan pada saat pembukaan PERNAS pada tanggal 27 Oktober 2015. 22 Rekomenasi yang disampaikan diantaranya :

IMG_1136

  1. Mendesak kepada pemerintah, khususnya kepada legislatif dan aparat penegak hukum untuk segera diberlakukannya dekriminalisasi terhadap Pengguna Napza dan pekerja seks melalui harmonisasi hukum, aturan dan perundang-undangan.
  2. Mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mencabut Perda yang mengkriminalkan populasi kunci dan kepada para aparat penegak hukum dan peraturan daerah untuk menghentikan segala bentuk praktik penganiayaan terhadap pengguna Napza, pekerja seks, waria dan Lelaki Suka Lelaki (LSL).
  3. Memastikan Kementerian Dalam Negeri agar segera membuat regulasi yang memudahkan populasi kunci untuk dapat mengakses Jaminan Kesehatan Nasional; termasuk bagi populasi kunci tanpa kartu/dokumen identitas (misal: KTP).
  4. Mendorong para praktisi, akademisi dan para pembuat kebijakan agar memberikan perhatian khusus terhadap RUU KUHP yang mengancam keberlangsungan program HIV, khususnya kriminalisasi terhadap populasi kunci, antara lain yang menjadikan kondom dan jarum suntik sebagai barang bukti; dan KUHP 489 terkait ketertiban umum.
  5. Legislatif (DPR) diharapkan dapat membuat regulasi khusus pembentukan lokalisasi untuk pekerja seks dalam upaya membantu penanggulangan IMS dan HIV.
  6. Kementerian Sosial HARUS mengkaji ulang pencanangan program Indonesia Bebas Prostitusi 2019 karena fakta dan banyak hasil studi menunjukan bahwa penutupan lokalisasi meningkatkan risiko penularan IMS dan HIV.
  7. Memastikan Kementerian Kesehatan dapat mengembangkan kebijakan sampai dengan level pelaksana (implementatif) untuk memastikan akses layanan bagi remaja di bawah 18 tahun secara mandiri.
  8. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan memperluas komitmen atas Program Pengurangan Dampak Buruk yang ramah perempuan serta remaja, termasuk di Rutan dan Lapas.
  9. Mendesak pemerintah untuk memastikan keberlangsungan investasi terhadap program pengurangan dampak buruk napza di Indonesia yang berkelanjutan.
  10. Mendorong pemerintah untuk memastikan peningkatan skala pemulihan adiksi berbasis masyarakat yang berbasis bukti dengan asas kesukarelaan yang menjunjung tinggi HAM
  11. Memastikan Kementerian Kesehatan memberikan alokasi khusus di APBN untuk ketersediaan semua jenis ARV, termasuk ARV formulasi pediatrik.
  12. Memastikan Kementerian Kesehatan mengalokasikan dana APBN untuk ketersediaan tes, diagnosis dan pengobatan infeksi oportunistik dan infeksi penyerta lainnya termasuk Hepatitis C, IMS & ISR.
  13. Memastikan pemerintah agar mengakomodir identitas seksual dan keberagaman gender yang diintegrasikan dalam intervensi penanggulangan HIV/AIDS di lingkup Kementerian, Kelembagaan, dan Komunitas.
  14. Mendorong terciptanya sasaran program pencegahan HIV yang tidak hanya terfokus pada populasi kunci tapi juga kepada pasangan, perempuan, anak, dan remaja.
  15. Jaminan kesehatan nasional HARUS dapat digunakan untuk ODHA dan populasi kunci tanpa memandang status sosial, ekonomi, usia, pekerjaan, gender.
  16. Mendorong tersedianya akses informasi yang komprehensif terkait PrEP terhadap semua komponen yang terlibat yaitu komunitas, pihak penyedia layanan kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait.
  17. Mendesak Kementerian Sosial untuk mengganti istilah rehabilitasi tuna susila bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi pemberdayaan untuk populasi kunci.
  18. Mendorong Kementerian Kesehatan untuk membangun skema Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB SUFA) yang ramah remaja segala kelompok.
  19. Memastikan adanya data terpilah yang disertai analisis mendalam berdasar usia dan gender dari semua data terkait HIV dari Kementrian, Lembaga dan Komunitas.
  20.  Memastikan peran peer leaders komunitas dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kerja-kerja bagi komunitas pekerja seks.
  21. Mendorong Kementerian Kesehatan untuk menyediakan layanan HIV yang terintegrasi dengan layanan penanganan kekerasan; program ibu, anak dan remaja; Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi; dan Pengurangan Dampak Buruk Napza.
  22. Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan izin penelitian ganja untuk peningkatan kualitas hidup ODHA

 

Panggung Hiburan juga turut dimeriahkan oleh OPSI, yang memberikan tarian khas betawi oleh “Gissele OPSI”

12196018_907416089342205_5123317401904119792_n

2018-01-28T04:20:45+00:00 January 6th, 2016|HIV & AIDS|0 Comments

Leave A Comment