Pertemuan Pokja Monev KPAN

Pertemuan kelompok kerja monitoring evaluasi (pokja monev) KPAN (Komisi Penangguangan AIDS Nasional) dalam rangka drafting pengembangan rencana monitoring dan evaluasi tahun 2015-2019, dilaksanakan Selasa, 22 April 2014 di Wisma Sirca Jakarta.

Daftar peserta yang diundang dalam pertemuan tersebut wakil dari instansi dan lembaga terkait, seperti Pusdatin Kemenkes, Subdit AIDS Kemenkes, Balitbangkes, Kemendagri, Kemendiknas, Kemenkumham, Kemensos, Kemenag, Kemenakertrans, Kemenhub, Kemenhan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas, Puskes TNI, POLRI, BPS, BKKBN, BNN, PMI, kalangan civitas akademika, lembaga dunia WHO, UNAIDS, lembaga funding SUM-USAID, ormas NU, sektap KPAN, serta beberapa LSM seperti IAKMI, IBCA, PKBI, YPI, GWL-Ina, PKNI, IPPI, OPSI, dll.

Dokumen hasil pertemuan ini diharapkan dapat menjadi acuan utama untuk semua pihak baik stakeholder ataupun implementor yang terlibat dalam program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Termasuk rekomendasi-rekomendasi terkait beberapa indikator yang akan dimasukkan dalam penyusunan rencana monitoring dan evaluasi yang akan melengkapi dokumen SRAN 2015-2019.
Ada rekomendasi dari kelompok remaja, kelompok Harm Reduction (HR), kelompok perencanaan, kelompok WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), kelompok PDP (Promosi dan Pencegahan) serta kelompok komunitas.

Ada hal menarik yang diungkap dalam pertemuan ini oleh asisten Deputi Kemenkokesra RI, Drs. Chabib Afwan, bahwa ada surat masuk ke Presiden RI yang diteruskan ke Kemenkokesra soal keluhan dari negara donor terkait lemahnya monitoring evaluasi program HIV AIDS di wilayah Indonesia timur, terutama Papua.

“Semua orang tahu bahwa angka kasus HIV AIDS di Papua yang tinggi, bahkan sudah merambah pada populasi resiko rendah ibu rumah tangga dan anak-anak. Tetapi kenapa laporan datanya nol,” ujarnya.
Hal ini bukan karena di Indonesia Timur terutama di Papua itu tidak ada program penanggulangan HIV AIDS, akan tetapi lemahnya sistem monev yang ada.

Untuk itu, menurut Chatib perlunya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif sehingga dapat menghasilkan bahan informasi guna meningkatkan efektitivitas program.

Apalagi dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa format outline monev masih belum seragam secara nasional. Beda project dan lembaga donor maka berbeda pula format outline monev-nya. Bahkan ada beberapa instansi kementerian yang belum menerapkan sistem monev terkait program penanggulangan HIV AIDS.
Hal itu terungkap saat sesi sharing sistem informasi di masing-masing kementerian atau lembaga peserta.

“Hasil pertemuan pokja monev hari ini akan difinalisasi dalam workshop dalam waktu dekat, untuk selanjutnya jadi drafting outline M&E plan 2015-2019.,“ tambah Chatib.

Untuk itu, KPAN selaku koordinator akan bekerjasama dengan Pusdatin Kementerian Kesehatan dan seluruh sektor pemerintah serta organisasi-organisasi masyarakat sipil dan mitra kerja internasional, berupaya mengkaji ulang Outline Rencana Monitoring Evaluasi Nasional untuk menghasilkan indikator kinerja serta informasi yang bersifat strategik. Dengan menggunakan informasi tersebut, KPAN diharapkan dapat menilai apakah upaya penanggulangan sudah berjalan sesuai rencana atau memerlukan berbagai perbaikan dan perubahan.

Pertemuan Pokja Monev ini sebenarnya cukup strategis dan penting, namun sayangnya tidak semua peserta yang diundang dari berbagai sektor dan instansi yang hadir. Bahkan dari kalangan LSM hanya perwakilan IBCA dan OPSI saja yang datang.

2018-01-28T04:41:21+00:00 April 22nd, 2014|HIV & AIDS|0 Comments

Leave A Comment