Layanan dan Pendampingan Hukum Bagi Komunitas Pekerja Sex

Kekerasan sangat dekat dengan lingkungan pekerja seks, baik lingkungan pekerjaan maupun diluar pekerjaan.

 

Team CLS melakukan sosialisasi CLS ke Tranvoice Bandung (Komunitas Waria)

Begitu juga dengan jenis kekerasan yang dialaminya mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi (Hasil Riset “Studi Kekerasan Terhadap Pekerja Seks, OPSI, ARC, Bandung Wangi dan UNFPA). Dengan demikian sangat diperlukan adanya intervensi khusus untuk mangatasi hal tersebut. Intervensi yang dilakukan salah satunya adalah dari aspek hukum atau legal. Bantuan paralegal komunitas merupakan proses pendampingan dan pemberian layanan bantuan hukum non pengacara pada kasus-kasus pekerja seks yang mengalami kekerasan dan berhadapan dengan hukum.

Namun yang tidak kalah penting diperhatikan adalah aspek keamanan dan pemulihan. Menjadi korban kekerasan akan menimbulkan dampak atas kemanan dan trauma yang ditinggalkan, baik trauma fisik maupun psikologis. Bahkan ada juga kasus kekerasan yang berujung pada kematian korban. Oleh karena itu perlindungan keamanan dan pemulihan trauma juga mendapatkan perhatian (rujukan klinik, rumah sakit, rumah aman, pendampingan, konseling, penanganan psikososial).

Korban harus mendapatkan penguatan (terutama psikologis) sebelum akhirnya kuat untuk membawa kasusnya untuk ditangani ke ranah hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu dilatih petugas paralegal dari komunitas yang akan menjadi petugas hotline dan Tim Respon Cepat. Petugas yang berasal dari komunitas diharapkan akan bisa lebih efektif dalam intervensinya terhadap korban kekerasan.

Program Layanan Hukum bagi Komunitas/ Community Legal Service (CLS) yang di dukung oleh SOAIDS dalam program stepping up stepping  out (SUSO) dan sebagai pilot projek dari program ini OPSI Nasional bekerjasama dengan OPSI DKI Jakarta untuk mengimplementasikan program tersebut di DKI Jakarta.  Proyek ini adalah layanan bantuan hukum, psikososial dan rujukan layanan bagi pekerja seks yang menjadi korban kekerasan dan mereka yang ingin medapatkan informasi seputar layanan IMS, HIV dan AIDS. Untuk mendukung program ini berjalan baik sesuai dengan harapan, OPSI berharap dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain baik dari institusi pemerintah maupun swasta, diantaranya adalah KPAP DKI Jakarta, P2TP2A DKI Jakarta, Komnas Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Dinas Sosial DKI Jakarta dan lembaga-lembaga serta institusi lain yang terkait

 Proses Penguatan Kapasitas Tim CLS

Sebelum turun menjadi petugas CLS, maka anggota komunitas harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan ini adalah sebagai bekal ketika petugas CLS ini nantinya berhadapan dengan kasus kekerasan. Tim CLS dilatih dengan materi-materi terkait yang terkait dengan hukum dan pendampingan hukum.

materi-materi yang diajarkan selama pelatihan adalah:

  1. Hak Azazi Manusia.
  2. HAM dan Pekerja seks.
  3. SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression).
  4. Sistem Hukum Di Indonesia.
  5. Sistem Peradilan di Indonesia.
  6. Penyelesaian sengketa diluar peradilan.
  7. Hukum Pidana dan Perdata.
  8. Upaya paksa kepolisian.
  9. Proses hukum.
  10. Advokasi Dasar.
  11. Alur penanganan kasus.
  12. Mekanisme penanganan pengaduan.
  13. Proses rujukan.
  14. Pemaparan fungsi dan peran Komnas Perempuan
  15. Pemaparan fungsi dan peran P2TP2A
  16. kesepakatan berjejaring dengan stakeholders.

Setiap materi disajikan dengan metode yang berbeda-beda oleh masing-masing fasilitator. Metode-metode yang digunakan dalam penyampaian materi antara lain adalah:

  1. Pemaparan (presentasi)
  2. Tanya jawab
  3. diskusi kelompok
  4. analisis kasus
  5. permainan
  6. role play
  7. kombinasi metode

Berjalannya Tim CLS

Angkatan Pertama

  1. Mirna
  2. Eva
  3. Abien
  4. Tatang/Maya

 

Angkatan II

  1. Mirna
  2. Irma
  3. Titin
  4. Atim

 

Secara formal yang menjadi relawan CLS (Hotliner dan Tim Respon Cepat) terdiri dari 4 orang perwakilan. Namun untuk tugas pendampingan dilapangan, melibatkan 10 – 12 anggota OPSI.

 

Kasus Yang Ditangani

 

Pada tahun 2014, kasus yang ditangani sebanyak 23 kasus. 8 kasus di tindak lanjuti hingga selesai, sisanya tidak dilanjutkan karena berbagai faktor. Diantaranya adalah:

  1. Kurangnya kesadaran dari komunitas
  2. Rasa kasihan terhadap pelaku, karena dekat dengan korban (rasa cinta kepada pasangan)
  3. Ancaman dari pelaku
  4. Masih tergantung secara ekonomi dengan pelaku

 

Ditahun 2015, hingga Bulan Juli, kasus yang terkumpul adalah 18 kasus. 14 kasus adalah kasus penangkapan oleh satpol PP dan rehabilitasi yang tidak manusiawi, 3 kasus adalah kasus kekerasan ekonomi disertai dengan ancaman dan 1 kasus pembunuhan pekerja seks.

 

2018-01-28T04:25:54+07:00 Agustus 13th, 2015|Pekerja Seks|1 Comment

About the Author:

avatar

One Comment

  1. avatar
    wiwik 18 September 2015 at 05:51 - Reply

    apa maksud koperasi usaha ekonomi alternative pada kelompok pekerja sex

Leave A Comment