Sudahkah Jaminan Kesehatan Nasional Menjamin Seluruh Masyarakat di Indonesia?

OPSI – 9 September 2020
(Waktu Baca: 5 menit)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran, atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Sejumlah ketentuan pada UU Nomor 40 Tahun 2004 ini merujuk pada Peraturan Pemerintah yang saat ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Sayangnya, peraturan presiden ini masih sarat akan diskriminasi kepada sejumlah masyarakat, sehingga JKN belum benar-benar menjamin kesehatan seluruh masyarakat.

Untuk itu, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) bersama Rumah Cemara dan Ikatan Perempuan Positif Indonesia (OPSI) mengajukan permohonan uji materi (judicial review) Pasal 52 ayat (1) huruf (i) dan huruf (j) Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 dan Peraturan Presiden No. 75 tahun 2019, khususnya Pasal 52 ayat (1) huruf (i) dan huruf (j). Uji materi ini diajukan oleh kuasa hukum ketiga organisasi di atas, yaitu Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada 10 Agustus 2020 silam.

Ada empat alasan mengapa Pasal 52 ayat (1) huruf (i) dan huruf (j) Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020 menjadi bermasalah (Sumber: Media Rilis Koalisi Masyarakat Sipil Menggugat JKN):

1. Bertentangan dengan definisi Pelayanan Kesehatan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU Kesehatan. Di UU SJSN pada Pasal 26, menjelaskan bahwa Peraturan Presiden akan mengatur pengecualian jaminan pembayaran terhadap tindakan medis tertentu, bukan berdasarkan gangguan kesehatan/penyakitnya. Hal ini menunjukkan inkonsistensi kebijakan.

2. Bertentangan dengan Sistem Urun Biaya dalam UU SJSN. Dalam Pasal 22 ayat (2) UU SJSN dan penjelasannya menyatakan untuk pelayanan kesehatan yang sangat dipengaruhi selera dan perilaku peserta dapat dikenakan sistem urun biaya. Pasal 52 huruf i dan j Perpres No. 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan apabila merujuk kepada UU SJSN bisa dikatakan berkaitan dengan pelayanan yang sangat dipengaruhi selera dan perilaku peserta. Menurut UU SJSN, jenis penyakit ini berlaku ketentuan urun biaya, yang artinya jaminan dari BPJS hanya diberikan sejumlah persentase tertentu dari total biaya pelayanan, dan bukan sama sekali dikecualikan sebagaimana diatur di dalam Perpres No. 64/2020;

3. Bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, UU Kesehatan, dan UU SJSN mengenai hak kesehatan tanpa diskriminasi. Keempat undang-undang ini mengatur jaminan atas hak kesehatan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Namun, Pasal 52 huruf i dan j Perpres No. 64/2020 menyalahi pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi bagi semua orang, karena telah mengecualikan gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol untuk memperoleh layanan kesehatan;

4. Bertentangan dengan pengaturan hak atas kesehatan orang dengan adiksi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dalam UU Kesehatan Jiwa. Dalam UU Kesehatan Jiwa Pasal 62 ayat (2) dijelaskan bahwa tindakan medis atau pemberian obat terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ditanggung oleh program SJSN. Namun melalui Pasal 52 huruf i dan j Perpres No. 64/2020, orang dengan masalah gangguan jiwa dapat tidak dijamin hak kesehatannya.

Kita tahu bahwa sifat dari program JKN adalah wajib dan peserta dari JKN itu sendiri adalah seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kebijakan JKN perlu dipastikan seinklusif mungkin, serta mempertimbangkan seluruh latarbelakang kesehatan pesertanya. Bukankah Jaminan Kesehatan Nasional adalah program bagi semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali? Kalau demikian, sudah sepatutnya ketentuan Pasal 52 huruf i dan j Perpres No. 64/2020 dihapus, agar layanan kesehatan dapat diakses oleh semua.

2020-09-09T17:11:43+07:00 September 9th, 2020|Berita, Kabar Seknas|0 Comments

About the Author:

avatar